Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menghentikan sementara operasional tiga perusahaan yang beraktivitas di sekitar daerah aliran sungai (DAS) Batang Toru, Tapanuli Selatan, imbas banjir dan longsor di daerah tersebut.

Ketiga perusahaan itu yakni PT Agincourt Resources, PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III), dan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) pengembang PLTA Batang Toru.

"Mulai 6 Desember 2025, seluruh perusahaan di hulu DAS Batang Toru wajib menghentikan operasional dan menjalani audit lingkungan," ujar Hanif, dalam keterangan resminya, Jumat (5/12).

Baca Lainnya :

• 18 Rumah Sakit di Sumut Terdampak Banjir dan Longsor0
• CORAKINDO: INDIKASI CAWE-CAWE SEBAGIAN LURAH DALAM PEMILIHAN RT DI KOTA MAKASSAR 0
• Langkah Maju Pendidikan Tangsel: infokomnusantaranews Resmi Berkolaborasi Dengan SMA PGRI 56 Ciputat0
• Polres Bangka Barat Bergerak Cepat Damaikan Konflik Pemuda Pelangas dan SP Gong0
• Wakil Bupati Tangerang Buka Festival Sepak Bola FORSGI Banten0

"Kami telah memanggil ketiga perusahaan untuk pemeriksaan resmi pada 8 Desember 2025 di Jakarta," imbuh dia.

Hanif sebelumnya melakukan inspeksi di DAS Batang Toru dan Garoga untuk memverifikasi penyebab bencana, menilai kontribusi aktivitas usaha terhadap meningkatnya risiko banjir dan longsor, dan memastikan kepatuhan standar perlindungan lingkungan hidup.

Berdasarkan temuan lapangan, pemerintah memutuskan untuk menghentikan sementara operasional tiga perusahaan dan mewajibkan audit lingkungan sebagai langkah pengendalian tekanan ekologis di hulu DAS yang memiliki fungsi vital bagi masyarakat.

Di kesempatan itu, Hanif juga menekankan perlu evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kegiatan usaha di kawasan terutama dengan curah hujan ekstrem yang kini mencapai lebih dari 300 mm per hari.

"Pemulihan lingkungan harus dilihat sebagai satu kesatuan lanskap. Kami akan menghitung kerusakan, menilai aspek hukum, dan tidak menutup kemungkinan adanya proses pidana jika ditemukan pelanggaran yang memperparah bencana," jelas dia.

Hanif sebelumnya melakukan inspeksi di DAS Batang Toru dan Garoga untuk memverifikasi penyebab bencana, menilai kontribusi aktivitas usaha terhadap meningkatnya risiko banjir dan longsor, dan memastikan kepatuhan standar perlindungan lingkungan hidup.

Berdasarkan temuan lapangan, pemerintah memutuskan untuk menghentikan sementara operasional tiga perusahaan dan mewajibkan audit lingkungan sebagai langkah pengendalian tekanan ekologis di hulu DAS yang memiliki fungsi vital bagi masyarakat.

Di kesempatan itu, Hanif juga menekankan perlu evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kegiatan usaha di kawasan terutama dengan curah hujan ekstrem yang kini mencapai lebih dari 300 mm per hari.

"Pemulihan lingkungan harus dilihat sebagai satu kesatuan lanskap. Kami akan menghitung kerusakan, menilai aspek hukum, dan tidak menutup kemungkinan adanya proses pidana jika ditemukan pelanggaran yang memperparah bencana," jelas dia.

Respons Perusahaan

PT Agincourt Resources buka suara soal ramai-ramai perusahaan tambang emas ini disebut jadi pemicu atau memperburuk banjir di Tapanuli Selatan.

"Temuan kami menunjukkan bahwa mengaitkan langsung operasional Tambang Emas Martabe dengan kejadian banjir bandang di Desa Garoga merupakan kesimpulan yang prematur dan tidak tepat," jelas PTAR dalam rilis resminya, Selasa (2/12).

Perusahaan mengklaim titik utama banjir terjadi di Desa Garoga yang berada di sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Garoga. Kemudian, menyebar ke beberapa desa, seperti Huta Godang, Batu Horing, Sitinjak, dan Aek Ngadol.

Operasional PTAR, lanjut mereka, berada di sub DAS Aek Pahu. PTAR mengeklaim bahwa secara hidrologis lokasi tambang tersebut terpisah dari DAS.

sumber : cnn